Mahkamah Konstitusi (MK) ahirnya menolak permohonan uji materi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memungkinkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat diajukan ke pengadilan.

Kalimat “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” itu tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kalimat itu pula yang oleh banyak pihak, mulai dari wartawan hingga blogger ataupun pewarta warga (citizen journalist), dinilai mengancam kebebasan berekspresi menyangkut penyebaran informasi/berita.

Bahkan, Atmakusumah Astraatmadja, Ketua Dewan Pers periode 2000-2003 dan mantan Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), mengarisbawahi beberapa hal sebagai berikut:

1) Pasal-pasal sepertti pencemaran nama baik, fitnah, kabar bohong, dihapus dari peraturan hukum apa pun karena, menurut saya, ini bukanlah fakta melainkan pernyataan pendapat atau perasaan yang sulit dibuktikan, relatif, dan subjektif.

2) Kalaupun pasa-pasal ini hendak dipertahankan, karena menurut MK adalah konstitusional, hendaknya hanya ada dalam KUHPerdata dengan sanksi hukum ganti rugi yang proporsional (Rp1 miliar tidak dapat dikatakan proporsional bila dijatuhkan
kepada perseorangan atau perusahaan media yang tidak mampu membayarnya — kecuali harus menjual rumah atau tanah, bila memilikinya).

3) Seandainya tidak dapat disingkirkan dari KUHPidana, hendaknya tidak ada sanksi hukum penjara, melainkan cukup sanksi hukum denda — yang juga jumlahnya harus proporsional. Bila sanksi hukum denda atau ganti rugi tidak proporsional, perusahaan pers bisa bangkrut, sedangkan perseorangan bisa morat-marit kehidupannya dan, lebih buruk lagi, takut mengekspresikan sikap dan pendapatnya. Sama buruknya jika rasa takut ini timbul di kalangan pengembang kebebasan seni dan budaya serta ilmu pengetahuan.

Atmakusumah pernah mengemukakan konsepnya itu saat memberikan keterangan ahli di MK dalam sidang uji materi UU ITE beberapa bulan lalu.

Dalam pandangan jurnalistik kreatif, maka tampaknya UU ITE yang diperkuat dalm keputusan MK tidaklah harus ditakuti, nammun harus disiasati secara profesional. Salah satu caranya adalah menghindari penyebutan nama (orang, instansi, organisasi, dan identitas sejenisnya) tidak secara apa adanya, namun menggunakan inisial.

Para pengelola konten di Internet juga tidak ada salahnya menggunakan siasat ala kelompok lawak Srimulat yang terkenal dengan gaya penyajian pesan menggunakan pendekatan “plesetan” alias menggunakan logika tidak langsung dalam mengemukakan makna pesan yang disampaikan.

Gaya memelesetkan logika berpikir itu pula yang dipertunjukkan dalam sejumlah mata acara komedi situasi dan parodi politik di televisi Indonesia. Misalnya, Republik BBM dan Negeri Impian yang memelesetkan sejumlah nama tokoh politik di Indonesia, ekalipun figur orangnya sengaja dimiip-miripkan dengan sosok aslinya. Acara sejenis Tawa Sutra dan Extravaganza pun sesekali membuat plesetan yang makna pesannya jika disampaikan secara lurus, maka dapat dinilai mencemarkan nama baik seseorang.

Bahkan, pelawak Riyanto alias Tukul “Reynaldi” Arwana dalam acara Bukan Empat Mata (hasil titisan Empat Mata) sering menerapkan plesetan politik, bahkan pencemaran nama baik secara cerdas. Salah satu cara Tukul yang notabene termasuk alumnus Srimulat adalah menempatkan dirinya secara langsung sebagai obyek pencemaran nama baik secara tutur kata maupun fisik.

Paling tidak, UU ITE memang harus disiasati secara kreatif dan profesional. Layaknya kreativitas dan profesionalisme yang memang hanya segelintir munculnya di ranah pers Indonesia di masa tekanan politik Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) menyangkut kebebasan pers. (*)

Kliping:

Berita MK: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2254

UU ITE: http://www.scribd.com/doc/2362550/UU-ITE

Wajah Cyberjournalism –jurnalisme ber-Internet– di Indonesia selama 2008 sulit dipungkiri penuh dengan gejala yang beragam, terutama dalam pemanfaatan teknologi nirkabel.

Istilah teknologi nirkabel generasi ketiga (3rd Generation) mulai berkumandang di sisi kehidupan budaya telekomunikasi di negeri ini menjelang Idul Fitri 1428 atau Lebaran 2007. Saat itu, masyarakat pemudik mulai diiming-imingi budaya baru bernama video call –bertelepon seluler (ponsel) saling cakap, dengar dan pandang sekaligus– yang tentunya harus menggunakan perangkat ponsel jenis baru.

Selama 2008, masyarakat pemanfaat teknologi Internet nirkabel tentu saja semakin dimanjakan dengan perkembangan teknologi berikutnya yang disebut generasi 3,5 berkaitan dengan diterapkannya akses paket data berkecepatan tinggi (High-Speed Downlink Packet Access/HSDPA).

Dengan kata lain, komunitas Internet nirkabel sudah tidak lagi berselancar ala “nyut-nyutan”, tetapi memasuki generasi serba “wus-wus…”

Hanya saja, tidak sedikit kalangan wartawan pemanfaat Internet nirkabel masih mengeluhkan penerapan teknologi 3,5G yang mereka sebut masih setengah hati, dan sebarannya pun masih setengah mati.

Pasalnya, mereka –terutama kalangan wartawan televisi– yang mengharapkan tekologi video streaming bisa diwadahi 3,5G secara “mak nyus” belum lagi berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Memang sih, komunitas cyberjournalist di kota besar Pulau Jawa, apalagi lintas Jakarta-Bandung, sudah lebih dimanjakan. Mereka bisa memperoleh jenis ponsel 3,5G cukup beragam merk dengan berbagai fitur lain.

Namun, bagi mereka di luar lintasan tersebut agaknya bakal kesulitan mendapatkan akses yang memadai. Apalagi, mereka yang di luar Pulau Jawa harus lebih sabar, karena bisa saja mendapatkan ponsel jenis 3,5G yang dimanfaatkan sebatas fasilitas suara dan layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) sekelas ponsel jaman dulu (jadul. Catatan: mungkin tepatnya zadul alias zaman dulu!)

Tetapi, semua memang harus bersabar dan optimistis berhadapan dengan urusan apa pun, apalagi hanya sekadar terapan teknologi informasi.

Bukan apa-apa, 2008 juga ditandai dengan menjamurnya pemanfaatan Blackberry di komunitas tertentu.

Bahkan, semua penyedia layanan (provider) jaringan telekomunikasi bergerak di jalur Global System for Mobile (GSM) bersaing memberikan layanan Blackberry. Sekalipun, sebenarnya hanya satu provider GSM yang memiliki kerjasama langsung dengan provider Blackberry di Amerika Serikat (AS).

Optimisme juga tentunya bakal dinikmati kalangan Cyberjournalist di pada 2009. Hanya saja, mereka juga harus lebih getol menyuarakan kepentingan publik yang belum menikmati akses nirkabel lantaran penerapan kebijakan yang setengah hati, dan penyebaran wilayahnya pun setengah mati.

SELAMAT TAHUN BARU 2009, INSYA ALLAH KITA SEMUA SENANTIASA DALAM KARUNIA-NYA.

(*)

“Mengapa di balik sosok kuat Superman ada Clark Kent yang berprofesi sebagi jurnalis? Mengapa pula ada Peter Parker yang seorang fotografer kreatif, namun kikuk, di sisi kehidupan lainnya ada sang pahlawan bertopeng Spiderman?”

Bisa jadi, Superman dan Spiderman adalah sosok pahlawan. Sedangkan, Clark Kent dan Peter Parker “hanyalah” juru warta dan juru foto yang berprofesi utama sebagai “sang pencatat sejarah”.

Dengan kata lain, Clark Kent dan Peter Parker selaku jurnalis bukanlah pahlawan, namun “sekadar” pencatat sejarah. Tatkala mereka harus tampil selaku invidu heroik, maka mereka pun harus menjadi “pahlawan bertopeng”.

Hal itu mempertegas bahwasanya:

“Wartawan bukanlah Pahlawan. Wartawan lebih tepat sebagai Sang Pencatat Sejarah, yang dalam tugasnya seringkali mengabadikan kegiatan dan sosok kepahlawanan.”

Sebagai profesi dalam cyberjournalism (kewartawanan di dunia maya), maka jurnalis sejatinya tetap “tak bertopeng”. Hal itu yang membedakan dengan sebagian besar kalangan jurnalis warga yang sering kali tampil bak “pahlawan bertopeng” dalam menuangkan karya-karyanya. Ada sejumlah garis batas di antara keduanya. Namun, tak sedikit para jurnalis warga yang benar-benar “tanpa topeng” lantaran mereka secara profesional menuangkan gagasan layaknya jurnalis yang menyajikan fakta, data dan nara sumber atas dasar kode perilaku dan kode etiknya.

Dalam kaitan mengamati “garis batas” tersebut, Dewan Pers -lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers)- pada 12 Agustus 2008 membahas Etika Jurnalisme Warga.

Dilatarbelakangi kenyataan bahwa di era media Internet dan teknologi modern yang memungkinkan setiap orang secara praktis dapat menjalankan fungsi sebagai jurnalis (wartawan/pewarta/reporter) dan mengelola media sendiri, maka Dewan Pers menyelenggarakan acara tersebut.

Dengan hadirnya mailing list, website, blog, youtube, termasuk produk telepon seluler (ponsel) kelas cerdas (smartphone) dan teknologi sejenisnya, maka setiap individu juga dmungkinkan melakukan kegiatan 6M alias Menengumpulkan, Memiliki, Mengolah, dan Menyebarkan informasi layaknya tugas jurnalis di multimedia massa mainstream atau yang terorganisir secara sistematis. Itulah yang digarisbawahi Dewan Pers sebagai kecenderungan Citizen Journalism (CiJo) atau Jurnalisme Warga.

Dewan Pers menilai bahwa gejala jurnalisme warga bisa menimbulkan persoalan tersendisi, mengingat pada umumnya warga yang menerapkan CiJo memerankan diri selaku jurnalis, yang sebagian besar tidak (atau belum) dibekali pengetahuan dan etika tentang jurnalisme (dunia kewartawanan), sehingga berpotensi melahirkan informasi yang tidak berkualitas atau merugikan pihak lain.

Dalam diskusi tersebut ada tiga pembicara, yakni:

1. Bambang Harimurti, Anggota Dewan Pers yang juga Chief Executive Officer (CEO) Tempo Media Grup, menyampaikan perspektifnya mengenai jurnalisme warga,

2. Suryopratomo, Corporate Advisor Media Group, yang mengetengahkan topik “Citizen Journalism Sebuah Kenyataan”,

3. Priyambodo RH, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Bidang Multimedia, Pengajar Cyberjournalism di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), Cyberjournalist di ANTARA Multimedia Gateway, dan Blogger di http://cyberjournalism.wordpress.com mengetengahkan makalah “Sinergi Multimedia Massa dengan Blog”.

Tujuan Dewan Pers menyelenggarakan acara tersebut adalah:

-. Menyediakan forum wacana publik tentang munculnya fenomena jurnalisme warga, dan memberikan pemahaman tentang relevansinya bagi kebebasan pers,

-. Mendefinisikan batas-batas dan definisi menyangkut jurnalisme warga,

-. Merumuskan sejumlah persoalan menyangkut etika praktik jurnalisme warga.

Dewan Pers melalui wakil ketuanya, Leo Sabam Batubara, mengemukakan bahwa bersedia membuka wacana dengan kalangan jurnalis warga, pengelola blog, dan pengguna Internet bermuatan isi pesan mengandung unsur-unsur jurnalistik. (*)

Kliping Makalah/Paper:

-. “Sinergi Multimedia Massa dengan Blog”

-. “Tatkala Multimedia Massa Kian Dekat ke Publiknya”.

Kliping Berita Terkait:

-. Kompas

-. JakNews

-. Erensdh’s Blog

-. etika-warga – Terbitan Dewan Pers

“Wartawan bukanlah Pahlawan. Wartawan lebih tepat sebagai Sang Pencatat Sejarah, yang dalam tugasnya seringkali mengabadikan kegiatan dan sosok kepahlawanan.”

Jagat kewartawanan ber-Internet (cyberjournalism) tidak dapat dipungkiri kian berlari cepat, seiring dengan laju perkembangan produk Teknologi Informasi (TI) dibarengi daya serap sekaligus kreativitas kalangan jurnalis ber-Internet/online (cyberjournalist).

Pada gilirannya, cyberjournalist pun perlu berbenah diri dalam meningkatkan kredibilitas dan kapabilitasnya selaku Jurnalis ber-Internet. Oleh karena, cyberjournalist dalam profesinya berhadapan langsung dengan serangkaian perilaku yang dijalaninya tatkala memanfaatkan Internet.

Di satu sisi, cyberjournalist berhadapan dengan serangkaian ranjau dalam menjalani profesinya. Di sisi lain, cyberjournalist juga memiliki kode etik dan kode perilaku sebagai garis batas profesinya. Garis batas yang harus jelas, sekalipun bisa menjadi abu-abu saat diperdebatkan, namun ada baiknya bukan berubah menjadi garis maya. Bagaimana pun juga cyberjournalist adalah journalist (pewarta/wartawan/reporter dan atau editor/penyunting/produser pelaksana) yang menggunakan Internet sebagai alat/sarana kerjanya.

Kode etik dan kode perilaku itulah yang pada gilirannya pula akan menguji sejauh mana profesi cyberjournalist mendapatkan tempat terpercaya bagi khalayak. Apalagi, cyberjournalist kian berlari menggunakan fasilitas bergerak (mobile), yang diperkenalkan lebih jauh oleh Kantor Berita Reuters didukung perusahaan Nokia dengan sebutan Mobile Journalism (MoJo).

Demikian pula yang terjadi di ranah Jurnalisme Warga ber-Internet (Citizen Journalism/CiJo) melalui blog. Para blogger dan cyberjournalist tentunya banyak terkejut dengan nasib Raja Petra Kamarudin (R.P.K), pengelola situs independen Malaysia Today-Net, yang masuk penjara lantaran informasi mengaitkan Wakil Perdana Menteri (PM) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia, Datuk Najib Tun Razak, dan istrinya berkaitan erat dengan kasus pembunuhan artis keturunan Mongolia, Altantuya Shaariibuu, pada 20 Oktober 2006. Informasi yang disajikan melalui blog-nya dinilai pengadilan negerinya sebagai telah menghasut. Berita menyangkut hal tersebut, antara lain dapat diakses melalui ANTARA Multimedia Gateway.

Vonis hakim Malaysia telah dijatuhkan. Upaya banding di sistem hukum negeri jiran itu pun dilayangkan. Serangkaian penggalangan opini untuk pembebasan R.P.K juga dikumandangkan sejumlah (yang kian bertambah) blogger. Intinya, berbagi keresahan mengenai kebebasan pers di Internet diperdebatkan. Kode etik dan kode perilaku cyberjournalist dan blogger pun ramai didiskusikan.

Oleh karena itu, http://cyberjournalism.wordpress.com menyajikan artikel 10 halaman dan paparan berformat Microsoft Power Point (.ppt) yang keduanya dikonversi ke format Adobe Acrobat (.pdf) guna membahas Ranjau-Ranjau dan Kote Etik Jurnalis Online. Artikel dan paparan tersebut menjadi salah satu bahan diskusi dalam Program Sekolah Jurnalistik mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Wartawan yang diselenggarakan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bersama Dewan Pers pada 6 Mei 2008. (*)

-. Ranjau-Ranjau dan Etika Jurnalis Online:

*Paper: etikajurnalisonline

*Paparan: ranjau-dan-etika-jurnalis-online-ppt

dpa-stylebook

Selayaknya kantor berita lainnya, Deutsche Presse Agentur (DPA, http://www.dpa.de) sebagai Kantor Berita Jerman memiliki style book atau panduan penulisan, penyuntingan karya jurnalistik (berita, karangan khas, foto, audio visual) bagi para awak di redaksinya.

DPA didirikan pada 1949 dan berkantor pusat di Hamburg. DPA adalah satu-satunya kantor resmi di Jerman yang selama ini mencakupi kegiatan nasional dan transnasional di berbagai bidang, terutama masalah politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan olah raga. Saat ini, DPA memiliki 12 wilayah liputan transnasional di lima benua, sehingga menyediakan layanan dalam bahasa Jerman, Inggris, Spanyol dan Arab.

Style book DPA berikut ini sebanyak 68 halaman dalam format .pdf yang mencakup pula gaya jurnalistik untuk produk online (cyberjournalism). Dan, sebagaimana fungsinya, maka style book ini bertujuan sebagai panduan gaya (bukan panduan langgam) bagi wartawan.-

Berikut ini ada berita dari ANTARA News (http://www.antara.co.id/arc/2008/4/7/dewan-pers-minta-ruu-ite-direvisi/) menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi UU pada 25 Maret 2008, yang masih menunggu tanda tangan persetujuan dari Presiden.

Namun, Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 20 Ayat (5) tidak mengharuskan Presiden menandatangani RUU yang telah diundangkan. Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.” (Catatan: Hal ini pernah terjadi dalam RUU Penyiaran yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada 28 November 2002 masuk dalam daftar lembaran negara, sekalipun Presiden Megawati Soekarnoputri tidak menandatangani UU tersebut, karena adanya perbedaan pandangan terhadap materi UU)

Banyak kalangan –termasuk para bloggers, pemerhati dan praktisi Cyberjournalism– yang sejak awal khawatir dan mewaspadai RUU ITE lantaran ada sejumlah pasal dan ayat-ayatnya menyinggung, bahkan bertabrakan dengan UU Pers dan UU Penyiaran. Mereka khawatir niat baik para penyusun dan pengesah RUU menjadi UU ITE untuk “memberantas” pornografi dan “penyalahgunaan” Internet dalam transaksi elektronik malah menjadi ajang “penggunasalahan” kewenangan publik.

Untuk lebih lengkapnya, maka berita dari ANTARA News (http://www.antara.co.id/arc/2008/4/7/dewan-pers-minta-ruu-ite-direvisi/) ini dilengkapi dengan naskah RUU ITE yang disebarkan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat di DPR RI di dokumen galeri: http://cyberjournalism.files.wordpress.com/2008/04/ruu-ite.pdf

Dewan Pers Minta RUU ITE Direvisi

Jakarta (ANTARA News) – Dewan Pers meminta RUU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang telah mendapat persetujuan dari DPR segera direvisi, karena di dalamnya terdapat pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan pers.

“Kita akan mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar RUU ITE tidak disetujui untuk diundangkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Sabam Leo Batubara, saat berdiskusi soal RUU ITE, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin.

Dalam diskusi itu, sebelumnya Menteri Kominfo Muhammad Nuh dijadwalkan hadir, namun dalam pelaksanaannya dia diwakili Staf Ahli Bidang Hukum Depkominfo, Edmon Makarim.

Menurut Leo Batubara, RUU ITE yang disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR pada 25 Maret 2008, selain bertujuan untuk memerangi kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya, memberantas pornografi, kejahatan transaksi digital, perjudian, pemerasan, juga dimaksudkan untuk membelenggu kebebasan pers.

Ia merujuk pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dilanjutkannya, sesuai pasal 45 ayat 1 UU ITE, perbuatan melanggar pasal 27 ayat 1, 2 dan 3, dapat dihukum pidana dengan penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

“Ini namanya terjadi kemunduran kebebasan pers. Lagi pula, industri media massa saat ini tidak lagi hanya berbentuk cetak, tetapi telah berkembang melalui siaran elektronik, dan ataupun on-line,” kata Leo.

Dewan Pers juga mengkhawatirkan dengan pasal-pasal RUU ITE pihak kepolisian dan kejaksaan akan dengan mudah menangkap dan menjerat industri media massa, padahal tugas media massa juga membongkar kebohongan terhadap publik yang dilakukan pihak tertentu.
Untuk itu, katanya, ada waktu 30 hari bagi Dewan Pers untuk memberi masukan kepada pemerintah sebelum RUU ITE diundangkan.

Protes Dewan Pers terhadap RUU ITE juga menyangkut pasal 28 Ayat 2 RUU ITE yang menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (sara).

“RUU ITE ini lagi-lagi menjerat dengan penjara paling lama enam tahun dan denda Rp1 miliar. Padahal pasal pencemaran nama baik, menyebarkan rasa kebencian dan yang merupakan pasal karet pada KUH Pidana telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan alam kemerdekaan,” kata Leo Batubara.

Untuk itu pula, katanya, Dewan Pers akan mengajukan “judicial review” kepada Mahkamah Konstitusi terkait sejumlah pasal di RUU ITE tersebut.

Senada dengan Leo Batubara, anggota Dewan Pengawas Perum LKBN ANTARA, Asro Kamal Rokan, menjelaskan pers akan dihadapkan dengan pasal-pasal RUU ITE yang dapat merugikan perkembangan pemberitaan dan informasi.

“Mumpung belum disahkan Presiden, sebaiknya Depkominfo dan pihak terkait (DPR) diberi ruang untuk berdiskusi,” kata Asro yang juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Umum LKBN ANTARA.

Meskipun begitu, ia menjelaskan, pemerintah saat ini sudah tidak punya celah untuk membungkam kebebasan pers.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Hukum Depkominfo, Edmon Makarim, membantah bahwa RUU tersebut dimaksudkan untuk memenjarakan kebebasan pers dan media massa.

“Tidak ada sama sekali kata-kata yang menyebutkan pers, dan media massa. Justru kami menganggap bahwa pers sudah terlindungi dengan UU Pers yang telah dimilikinya,” kata Edmon.

Sementara itu, Kepala Direktorat Non-Litigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, M Halim mengatakan, pengesahan RUU ITE tersebut disayangkan, karena diperkirakan dapat disalahgunakan pihak tertentu ataupun pemerintah untuk melakukan tuntutan secara tidak proporsional.

“Sebelum RUU disahkan di DPR, seharusnya terlebih dahulu dilakukan uji publik, sehingga lebih konprehensif dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah ada,” kata Halim. (*)

COPYRIGHT © 2008

http://www.rockyou.com/show_my_gallery2.php?source=ppsl&instanceid=92343385

“Gawat juga punya ponsel canggih video call. Ibunya anak-anak rajin nelpon, nanya ada di mana sekaligus nyocokin gambar latar belakang gue euy,” kata seorang teman.

Salah seorang teman wartawan (–yang tentunya sering keluyuran, atas nama dinas maupun hobi–) tersebut mengeluh sejak memiliki sepasang telepon seluler (ponsel) berteknologi generasi ketiga (3rd Generation/3G) berfasilitas video call –yang satu dipakai sendiri, dan satu lagi untuk sang istri tercinta– tiba-tiba saja urusan latar belakang posisi dirinya saat ngobrol dengan ibunya anak-anak bisa berbuntut panjang.

Bukan apa-apa, sang istri tercinta sering bertanya lebih jauh lantaran sepasang (atau lebih) fasilitas video call 3G memungkinkan pembicaraan tatap muka. Bila sebelumnya pembicaraan per ponsel hanya berlatar belakang suara, maka siapa pun yang saling bertatap muka di ponsel video call 3G makin dilengkapi suasana latar gambar.

Keluhan satu teman, ternyata menambah gagasan kreatif teman lainnya. “Kalau gitu, kita bikin bisnis persewaan latar belakang gambar dan buat ponsel video call 3G aja,” begitulah gagasan seorang teman wartawan lainnya, yang kebetulan pakarnya fotografi digital.

Maksudnya, siapa pun bisa menyiapkan sejumlah foto dan suara untuk memberikan suasana latar belakang seolah-olah ada di satu tempat yang diinginkan. Dalam slidesshow dicontohkan, seseorang saat ber-video call 3G seakan-akan sedang berada di taman kota Brussel (Belgia), dalam Masjid Brussel, rumah si Donal Bebek di Disneyland, alun-alun kota Lisabon (Portugal), nonton konser piano anak-anak, atau bahkan sedang di bengkel mobil (–tepatnya di kolong Land Rover–).

Singkat kata, teman fotografer itu pun menjanjikan bakal membagi-bagi (–dengan ongkos ganti kinerja, tentunya–) ke kami semua yang memiliki ponsel 3G berfasilitas video call. Ia menjanjikan, “Cuma semalem aja, gue bisa siapin banyak gambar plus suara yang suasananya pasti siip deh! Ntar lu semua gue kirimin via e-mail, sekaligus gue kasih nomor rekening!”

Waktu pun berlalu, dan kami pun saat bertemu teman fotografer tersebut (–entah sudah berapa bulan kemudian–) langsung menanyakan hasil kerjanya.

“Sudah jadi dan gue simpen di laptop sih. Cuma, gue pikir-pikir gak usah dipake deh. Gue kan profesional, bakal cilaka kalo bikin penipuan gambar dan suara. Apalagi, buat bini lu semua! hahahaha…” (-*-)

Database Online Bagi Wartawan

Wartawan kini semakin dituntut berkinerja menyajikan berita tercepat, terakurat dan terlengkap lantaran publiknya kian cerdas. Bahkan, ada istilah: “Bangsa yang cerdas memerlukan media massa cerdas yang dikelola para wartawan cerdas.”

Guna mencapai tahapan “tercepat, terakurat, dan terlengkap”, maka wartawan setidak-tidaknya memerlukan database pribadi. Kini, wartawan berdatabase dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas di Internet untuk menyusun database online, antara lain dengan memanfaatkan http://briefcase.yahoo.com dan fasilitas “document & spreadsheet” di Google e-Mail (gmail di http://mail.google.com)

Berikut ini disajikan 16 bingkai paparan menggunakan Microsoft Power Point yang dikonversi menjadi Acrobat (.pdf file, memanfaatkan fasilitas di http://www.pdfonline.com) mengenai pentingnya Wartawan Berdatabase Online.

Paparan ini merupakan kliping pribadi saat menjadi nara sumber dalam Workshops Liputan Bencana Alam yang diselenggarakan Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) bertempat di Kabupaten Tamiang, NAD, pada 5 Juli 2005. (*)

Style Book Penulisan Berita dan Karangan Khas (dalam .pdf)

Sebanyak enambelas (16) halaman dalam format Adobe Acrobat (yang dialihfungsi dari dokumen Microsoft Word ke .pdf melalui http://www.pdfonline.com/easyconverter/) ini merupakan ringkasan Style Book (buku gaya penulisan) berita dan karangan khas yang disarikan dari Style Book Kantor Berita ANTARA.

Gaya penulisan ini menjadi salah satu alternatif panduan penulisan bagi calon atau pewarta pemula, dan pewarta yang ingin lebih mengembangkan gaya penulisaannya.
Style book dalam praktik jurnalisme di multimedia massa menjadi panduan gaya penulisan dari setiap lembaga, yang masing-masing memiliki gayanya.

Namun demikian, style book bukanlah bertujuan menyamakan langgam (manner) penulisan yang merupakan karakter dari setiap pewarta sebagai individu.

Kemampuan pewarta memadukan dan menyeimbangkan style book di multimedia massanya dengan manner yang menjadi talentanya adalah satu cara menjadi pewarta berkinerja profesional dan orisinal.-

Penulisan Berita dan Karangan Khas (dalam paparan .ppt)

Sebanyak sembilan belas (19) bingkai berformat Microsoft Office Power Point (.ppt) ini memaparkan cara mudah menulis berita (news) dan karangan khas (features) untuk multimedia massa, termasuk cyberjournalism (jurnalisme ber-Internet).-